
"Kalau kita lihat dari segi harga minyak dunia yang tinggi, dan kalau saja tidak ada kenaikan, berapa subsidi yang harus diberikan. Belum tentu anggaran belanja kita kuat untuk menopang," kata Politikus Senior partai Golkar tersebut saat ditemui seusai menghadiri diskusi di Jakarta, Selasa (28/2).
Lonjakan harga minyak mentah dunia sendiri mengerek harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau ICP (Indonesian Crude Price) dari US$115 per barel pada Januari 2011 menjadi US$120 per barel di Februari 2012. Pemerintah lantas mengajukan opsi penaikan harga BBM bersubsidi untuk mengurangi beban subsidi energi yang begitu besar.
"Karena itu menurut saya cukup beralasan bagi pemerintah untuk menaikan BBM," kata mantan Mensesneg tersebut.
Namun demikian, tambah Akbar, penaikan harga BBM jangan sampai memberatkan masyarakat. "Dan juga tidak menimbulkan inflasi, gejolak dalam perekonomian, serta masih bisa di-cover (ditutupi) oleh anggaran belanja negara," ujarnya.
Untuk mengantisipasi penaikan BBM bersubsidi, pemerintah telah menyusun roadmap kompensasi jika DPR dan pemerintah menyepakati salah satu dari opsi penaikan BBM subsidi. Kompensasi yang rencananya akan diberikan adalah kompensasi perlindungan untuk masyarakat tak mampu, kompensasi transportasi, kompensasi pangan, dan kompensasi bantuan pendidikan.
Mengenai kompensasi tersebut, Akbar meminta agar pemerintah dan DPR belajar dari pengalaman terdahulu sepeti kompensasi dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak tepat sasaran. "Kelemahan-kelemahan yang ada dalam kompensasi masa lalu, harus bisa menjadi pegangan. Jangan sampai hanya mengurangi anggaran," ujarnya.
Rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM menuai pro dan kontra di parlemen. Sejumlah fraksi di DPR yang menolak penaikan harga BBM adalah PDIP, PKS, Hanura, dan sebagian Fraksi Golkar. Sedangkan, sejumlah fraksi lainnya yang mendukung rekomendasi kenaikan harga BBM adalah Demokrat, PAN, PKB, dan sebagian dari Fraksi Golkar. (OX/OL-2)
No comments:
Post a Comment