Mengunjungi Bandar Lampung. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatakan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada April mendatang hanya menambah jumlah rakyat Indonesia jatuh miskin.
"Pemerintah telah menyalahi peraturan yang tertuang dalam APBN, artinya, kalau pemerintah menaikkan harga BBM, pemerintah harus mengubah terlebih dahulu ketentuan tersebut," kata politikus PKS Abdul Hakim usai diskusi di Bandarlampung, Sabtu (3/3).
Dalam Pasal (7) Ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun 2012 menyebutkan bahwa harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan.
Menurut dia, ada beberapa parpol yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut, salah satunya adalah PKS. Ia menegaskan bahwa menaikkan harga BBM berimplikasi sosial seperti akan terjadi kenaikan jumlah penduduk yang jatuh miskin karena kebijakan itu.
"Harus ada pembicaraan lebih intens lagi sebelum kebijakan itu diberlakukan," kata dia. Sebetulnya, menurut dia, ada kompensasi lain yang lebih efektif dari pada harus melakukan kenaikan BBM.
"Dulu DPR sudah mengusulkan BBM dikonversikan ke gas untuk mengurangi konsumsi BBM, mengingat risiko harga minyak dunia melonjak," kata Hakim. Alternatif lainnya, pemerintah membatasi penggunaan BBM pada masyarakat kalangan tertentu.
"Namun disayangkan, Pemerintah tidak bisa menyiapkan infrastruktur yang memadai untuk membedakan masyarakat yang berhak mendapat subsidi BBM dengan yang tidak," ujarnya.
Terkait dengan rencana tentang kompensasi berupa bantuan uang tunai pada masyarakat apabila kenaikan BBM tetap diterapkan oleh pemerintah pada April mendatang, Hakim menegaskan, kompensasi tersebut tidak menjadi penyelesaian persoalan yang mendasar bagi rakyat Indonesia.
"PKS menilai kompensasi yang paling tepat jika kebijakan itu tetap diterapkan ialah pemerintah perlu memperbaiki infrastruktur atau perbaikan transportasi," katanya. (Ant/Ol-3)
No comments:
Post a Comment